Makassar — Musyawarah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) ke-VI Indonesian Medical Education Assosiation (IMEA) resmi diselenggarakan di Makassar. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Macora 2 Lt. 3 Hotel the Rinra yang berlangsung pada Jumat (26/9). Acara ini mempertemukan para dekan, wakil dekan seluruh Fakultas Kedokteran yang berada di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan pengurus AIPKI periode sebelumnya untuk merumuskan arah kebijakan strategis pendidikan kedokteran. Fakultas Kedokteran (FK) Univeristas Negeri Gorontalo (UNG) mengirimkan 2 perwakilan, yaitu Dekan FK UNG, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp. G.K., Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Dr. dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes. Musyawarah AIPKI VI memiliki sejumlah agenda utama, antara lain: pembukaan, laporan pertanggungjawaban pengurus AIPKI wilayah VI periode 2022 – 2025, pembahasan program kerja prioritas AIPKI wilayah VI periode 2025 – 2028, pemilihan dan penetapan ketua AIPKI, dan FGD akselerasi pengembangan pendidikan dokter dan dokter spesialis.

Melalui forum ini, AIPKI berupaya merespons berbagai persoalan yang tengah dihadapi pendidikan kedokteran, seperti ketimpangan persebaran dokter, mutunya, serta kesiapan institusi terhadap kebutuhan kesehatan masa depan.

Dalam sambutannya, Dekan FK Unhas, Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes, Sp.PD-KGH, Sp.GK, FINASIM., mengungkapkan bahwa penyelenggaraan musyawarah ini harus menjadi momentum pembaharuan dan sinergi antar fakultas. Ia berharap hasil musyawarah dapat menjadi pijakan kebijakan yang nyata dan implementatif. Beberapa peserta dan stakeholder menyampaikan harapan agar AIPKI mampu memperkuat perannya sebagai wadah advokasi pendidikan kedokteran, serta menjembatani komunikasi yang efektif antara fakultas, pemerintah, dan regulasi pendidikan.

Sejumlah isu strategis menjadi sorotan selama musyawarah, antara lain: distribusi dan ketersediaan dokter, menjaga standar pendidikan agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu kedokteran, kurikulum yang adaptif, memasukkan kompetensi baru sesuai kebutuhan layanan kesehatan modern, dan kolaborasi eksternal. Pada sesi akhir musyawarah, peserta menetapkan terpilihnya ketua baru AIPKI wilayah VI, yaitu Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes, Sp.PD-KGH, Sp.GK, FINASIM., penetapan rekomendasi kebijakan terkait standar kurikulum dan akreditasi, rencana penyusunan draft MoU kerjasama antar fakultas dan institusi luar negeri, dan pembentukan tim teknis untuk memantau implementasi rekomendasi.

Musyawarah AIPKI VI diharapkan menjadi tonggak penting dalam pengembangan pendidikan kedokteran di Indonesia. Dengan keputusan strategis yang dihasilkan dan implementasi bersama antar anggota AIPKI, diharapkan mutu dan pemerataan pendidikan dokter dapat terus meningkat di masa mendatang.