JAKARTA – Keterlambatan pencairan klaim BPJS Kesehatan masih menjadi persoalan serius bagi rumah sakit daerah. Penelitian terbaru mengungkap adanya kesenjangan waktu verifikasi klaim INA-CBGs antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B dan Tipe C, yang berdampak langsung pada arus kas dan keberlanjutan layanan rumah sakit. Riset ini dilakukan oleh Maya Kasmita dan Sulaiman Putra Nagaring, dan dipublikasikan dalam Journal of Health Service Administration and Hospital Management (LACERI) edisi Januari 2025. Penelitian menganalisis data klaim INA-CBGs dari 50 RSUD milik pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2021–2024

RSUD Tipe C Rata-rata Melewati Batas StandarHasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Tipe B mampu menyelesaikan proses verifikasi klaim dengan rata-rata 14,2 hari, mendekati standar nasional BPJS Kesehatan yang menetapkan batas maksimal 15 hari. Sebaliknya, RSUD Tipe C membutuhkan waktu lebih lama, rata-rata 17,8 hari, sehingga melewati batas standar yang ditetapkan. Perbedaan waktu hampir empat hari ini dinilai signifikan secara statistik dan mencerminkan ketimpangan efisiensi administrasi antarjenis rumah sakit.

Bukan Kompleksitas Kasus, tapi Kapasitas AdministrasiMenariknya, penelitian ini menemukan bahwa keterlambatan klaim bukan terutama disebabkan oleh kompleksitas kasus pasien. RSUD Tipe B justru menangani kasus yang lebih kompleks, tercermin dari nilai Case Mix Index (CMI) yang lebih tinggi. Namun, rumah sakit tipe ini tetap mampu memproses klaim lebih cepat. Faktor penentu utama justru terletak pada ketersediaan sumber daya administrasi, khususnya jumlah dan kompetensi tenaga coder (petugas pengodean klaim). RSUD Tipe C rata-rata memiliki rasio tenaga coder yang lebih rendah serta angka klaim tertunda (pending claim) yang lebih tinggi, mencapai 12,5 persen, dibandingkan RSUD Tipe B yang berada di kisaran 8,5 persen.

Dampak Langsung ke Keuangan Rumah SakitKeterlambatan verifikasi klaim ini berdampak langsung pada likuiditas rumah sakit. Klaim yang tertunda membuat rumah sakit kesulitan memenuhi kebutuhan operasional harian, mulai dari pengadaan obat, alat kesehatan, hingga pembayaran tenaga medis. Peneliti menegaskan bahwa kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan layanan kesehatan, khususnya di RSUD Tipe C yang umumnya menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten.

Rekomendasi Kebijakan: Perkuat RSUD Tipe CBerdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan adanya kebijakan afirmatif untuk RSUD Tipe C. Pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan didorong untuk memperkuat kapasitas administrasi rumah sakit melalui penambahan tenaga coder bersertifikat, peningkatan sistem informasi rumah sakit, serta pelatihan berkelanjutan terkait manajemen klaim.

Selain itu, RSUD Tipe B dinilai dapat dijadikan model praktik terbaik (benchmark) dalam pengelolaan klaim INA-CBGs yang efisien dan akurat. Penelitian ini menegaskan bahwa percepatan klaim BPJS tidak hanya soal regulasi, tetapi juga soal kesiapan sumber daya dan sistem administrasi. Tanpa perbaikan struktural, ketimpangan antar rumah sakit berpotensi terus melebar dan berdampak pada mutu layanan kesehatan publik.

Sources: Journal of Health Service Administration and Hospital Management (LACERI)

Author: Maya Kasmita, Sulaiman Putra Nagaring